Loading...
English EN Indonesian ID
Sekayam Raya

Audiensi CDOB Indonesia Dengan Komisi II DPR RI

Senin 12 maret 2018, bertempat di Ruang rapat Komisi II DPR RI, perwakilan CDOB Propinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) melakukan Audiensi dengan Komisi II DPR RI, dengan materi Manifesto Politik Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Forkonas diwakili oleh Ketua Umum Sehan Salim Lanjar, SH didampingi Wakil Ketua Umum Majedi Effendy, Ketua Harian Sigar Silitonga OJP, Bendahara Umum HM. Dahlan Sulaiman, dan Wakil Sekretaris Umum DR. Sutomo, sementara dari Komisi II DRP RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Reza Patria.

Isi dan maksud manifesto politik yang di sampaikan Forkonas CDOB yakni, agar Komisi II DPR RI sesuai ruang lingkup tugasnya, harus bekerja dengan sungguh-sungguh mendorong pemerintah cq Departemen Dalam Negeri dan Presiden untuk segera menerbitkan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESERTADA) dan tentang Penataan Daerah (DETADA) sesuai amanah UU No. 23 tahun 2014 yang seyogyanya telah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu, diharapkan selambat-lambatnya PP tersebut tanggal 30 maret 2018 telah di realisasikan.

Permintaan pemekaran dan pembentukan CDOB adalah hak rakyat yang diatur dalam UU yang tidak boleh dihambat oleh DPR maupun Pemerintah bahkan oleh Presiden sekalipun, upaya menghambat seperti yang terjadi sekarang ini adalah pengingkaran terhadap konstitusi serta UU.

Beberapa alasan yang dikemukakan Pemerintah selama ini untuk menunda-nunda pemekaran dikarenakan DOB yang sudah dibentuk banyak yang tidak mampu mandiri ataupun gagal dari tujuan semula, dan Pemerintah tidak mempunyai dana untuk membiayai CDOB dimaksud karena Pemerintah sedang fokus membangun infrastruktur.

Merupakan alasan yang dibuat-buat dan sulit diterima akal sehat, karena buktinya banyak wilayah yang dimekarkan sudah sangat maju dan tidak ada satupun DOB yang ditutup karena tidak mampu bertahan. Selain itu terbukti pula infrastruktur di daerah tidak ada yang berubah, masih seperti dulu-dulu juga. Pemerintah juga setiap tahun melalui APBN memprioritaskan suntikan dana yang cukup fantastis kepada BUMN yang terus menerus sepanjang tahun membukukan kerugian yang sangat besar.

Dalam audiensi ini delegasi Forkonas juga menegaskan, agar Pemerintah dan DPR RI tidak menganggap bahwa rakyat anak bangsa ini bodoh dan tidak mengerti apa-apa.

“Jangan usik kesetiaan kami terhadap NKRI, jangan goyahkan kepercayaan kami kepada Pancasila, karena lebih dari 300 CDOB yang bergabung di dalam Forkonas terdapat rakyat yang jumlahnya tidak kurang dari 40 juta jiwa yang sewaktu-waktu dapat hilang kepercayaannya kepada Pemimpin negeri ini di segala tingkatan, serta pupus pula rasa cinta, rasa percaya, rasa bangga berbangsa dan bernegara di dalam NKRI ini,” urai Ketua Umum Forkonas Sehan Salim Lanjar, SH.

Sementara dari Komisi II DPR RI melalui Wakil Ketua Reza Patria dalam menanggapi penyampaian sikap dari Forkonas menyatakan pada dasarnya pendirian dan sikap Komisi II khususnya dan DPR RI pada umumnya adalah sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Forkonas CDOB, juga sangat menyadari sebagai presentasi dari rakyat adalah wajib dan menjadi tugas dari DPR RI untuk memperjuangkan keinginan dari rakyat yang telah memberi kepercayaan dan amanah, termasuk kewajiban memperjuangkan pemekaran wilayah.

Komisi II DPR RI sudah berbicara keras kepada Pemerintah untuk segera menerbitkan PP tentang Penggabungan Wilayah dan Pemekaran, namun jawaban Pemerintah tetap ketiadaan dana, pembangunan infrastruktur serta banyaknya wilayah yang sudah dimekarkan tidak mampu mandiri dan tidak berkembang.

Akan mengagendakan Rapat bersama Komisi II, Mendagri dan Forkonas CDOB, untuk itu diminta agar pimpinan Forkonas membuat surat kepada Komisi II DPR RI.

Pimpinan Komisi II juga telah memberi masukan dan pembekalan kepada Forkonas CDOB tentang langkah dan upaya selanjutnya yang harus dilakukan menuju kepada keberhasilan perjuangan, dijanjikan bahwa Komisi II akan selalu ada untuk membantu dan berjuang bersama, serta sangat mendukung perjuangan Forkonas CDOB untuk mencapai keberhasilan, dan telah mengundang Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas masalah pemekaran pada tanggal 20 maret 2018.

“Komisi II mempersilahkan Wakil-wakil dari Forkonas CDOB untuk hadir mendengarkan serta melakukan pendekatan serta memberi masukan kepada Anggota Komisi untuk dipertanyakan kepada Pemerintah,” ujar Reza Patria Wakil Ketua Komisi II DRP RI diakhir audiensi dengan Forkonas dalam suasana penuh keakraban dan saling percaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editor's Choice