Tuntutan Otonomi Khusus untuk Ibu Kota Baru dan Semua Provinsi Penyangganya

Pada era 4.0 saat ini, jari jemari adalah anggota tubuh paling kejam, mampu membentuk opini yang menyudutkan pihak lain tanpa tedeng aling-aling. Lihatlah lalu lintas pesan di media sosial yang beranggotakan warga Dayak, usai Seminar Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, di gedung Bappenas, 17/10.

VIDEO : Statement of Dayak Leaders at Bappenas

Ketua Panitia Seminar, Dr Andersius Namsi Ph.D dan Lawadi Nusah, S.Pd.K mendapat serangan bertubi-tubi di medsos, sehubungan isu tidak diakomodirnya semua rekomendasi Tumbang Anoi, salah satunya tuntutan Otonomi Khusus untuk Kalimantan.

Seorang netizen bernama Bamms Irawan menulis di sebuah WA Group,” Karena Ibu Kota negara akan ada di Kalimantan, momen sekarang lah yang tepat untuk dijadikan daerah otsus. Aceh Papua harus angkat senjata supaya diperhatikan dan dijadikan otsus. Kalimantan mau jadi anak baik terus? Tapi tidak diperhatikan. Otsus mutlak dan wajib karena itu akan menjadi perubahan yang besar bagi masyarakat Kalimantan, Dayak maupun bukan Dayak)”.

Ada pula yang menulis,”Dimanakah intelektual cendekiawan saat seminar – diskusi hingga tidak bisa mengawal hasil Tumbang Anoi? Malah ditikung dan rekomendasi OTSUS malah di skip. OTSUS harus tetap disuarakan. Provinsi penyangga harus otsus semua, dengan konsep sesuai lokal setempat, baik ada budaya, lingkungan, SDM lokal dll. Jangan hanya sekadar penyangga untuk menerima serbuan orang-rang dari dari Jawa yang bermigrasi dan bertransmigrasi”.

“Jika tidak diberikan otsus, boleh dong kita minta gub Kaltim keluarkan statement , tolak program transmigrasi dengan berlakukan moratorium transmigrasi”.

Netizen yang lain “mengompori”,”Ternyata rekom terkait otsus hanya sekadar pemanis aja, tapi tidak disuarakan. Maaf kalau boleh saya berpendapat, lebih baik aksi, gruduk istana atau kementrian, berikan petisi dan minta langsung ditanggapi oleh pengambil kebijakan, itu yang efektif. Banyak seminar banyak diskusi, muaranya tetap hanya sebuah rekomendasi dan kita nggak tahu apa akan diperhatikan atau tidak”.

Lalu, seorang netizen menegur keras Namsi yang disebutnya menghilangkan poin ‘otonomi khusus’ untuk Dayak. “Dia Dayak atau bukan??? Atau penghianat Dayak??? Sangat prihatin…karena saya tahu hampir semua tokoh Dayak se-Kalimantan mengharapkan Otonomi Khusus, terlebih setelah jadi ibukota negara,” ketiknya.

“Otonomi khusus telah dirumuskan di saat di seminar di Tumbang Anoi 2019, itu suara dari akar rumput.. kok di abaikan kok dicoret?? Bagi saya, Andersius Namsi harus disidang adat..!!, secara organisasi kami akan menuntut dia untuk di sidang adat,” tulisnya, kejam.

Ajakan Geruduk Istana

Forum Dayak Kalimantan di Jakarta, dengan Ketua Umum Irjen Pol pun. Tommy Sagiman, adalah organisasi perkumpulan masyarakat Dayak, awalnya hanya dari Kalimantan Barat yang berdomisil di Jakarta, Bogor, Bekasi, Banten, hingga ujung pulau Jawa. Namsi sendiri adalah Salah Satu Ketua FDKJ, dan Lawadi sebagai Sekretaris.

“Aju, seorang wartawan di Sinar Harapan.net dan kawan-kawan, meminta semua rekomendasi Tumbang Anoi dimasukkan sebagai rekomendasi seminar yang salah satunya otonomi khusus untuk Kalimantan. Orang-orang Bappenas keberatan karena kemarin itu seminar Bappenas & FDKJ. Saya sebagai Ketua Panitia dipanggil Kabiro Humas bertemu dengan Sesmen dan staf ahli menteri untuk menengahi. Solusinya: Rekan-rekan Dayak diminta menulis surat khusus tentang permohonan Otonomi khusus, jangan direkomendasi seminar. Aju marah dan kecewa,”ujar Namsi.

Prof. Joni Bungai, Sekjen Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional disebut sebagai Ketua Perumus yang membuat draft dan kesepakatan dengan para staf Bappenas yang membantu seminar Nasional FDKJ dan Bappenas.

“Jadi, silahkan tanya Sekjend ICDN, Prof. Bungai apakah yang dibaca beliau itu ada poin yang dihilangkan oleh saya seperti yang difitnahkan. Saya akademisi, bukan politisi. Isu ini seksi untuk para politisi dapat panggung di daerah,”jawab Namsi lagi.

Lenny Saujana, wanita Dayak yang bekerja kantor Kepala Staf Presiden Jenderal Moeldoko ikut menulis begini,” Apa kita tidak bisa memahami sejarah antara Otonomi khusus, Badan otorita, dll yang diminta ini? Presentase keberhasilan, tingkat konflik internal, dll? Apalagi Kalimantan adalah calon IKN baru. Saya paham semua yang dirumuskan adalah hasil pemikiran para tokoh dayak yang luar biasa. Yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan media dan medsos untuk mengambil perhatian Istana lagi, sementara kita masih berkutat pada hal hal internal saling sanggah saling bantah sesama ormas dan lembaga Dayak. Apa tidak bisa MADN sebagai lembaga tertua mengayomi semua? Menyatukan tekad membulatkan suara? Lupakan saja soal siapa? Tapi bagaimana Istana Negara melihat kekuatan dan kesatuan Orang Dayak menuntut dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan. Begitu yang saya cermati apa yang menjadi pertimbangan Istana terhadap pergerakan Dayak sekarang”.

Menunggu Aksi Gercep Wakil Rakyat

Dan Lumbis, seorang tokoh muda dari Kalimantan Utara pun turut ‘bersuara’ di medsos.

“Bapak/ibu yang saya hormati, saya Lumbis salah satu tim perumus, inti acara kemarin adalah menyatukan persepsi Dayak tentang IKN ,dan menyatukan konsep rumusan-rumusan dan rekomendasi yang dibuat. Lalu akan diserahkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu Anggota DPR RI dan DPD RI, untuk menjadi bahan mereka melakukan rapat khusus bersama Menteri Bappenas bahkan Presiden. Karena secara konstitusional mereka memiliki kewenangan itu untuk bisa berembung, memberikan masukan dan bahkan menekan pemerintah pusat. Jadi memang terjadi perbedaan tim perumus semiar dengan tim perumus Bapenas dalam rekomendasi, tetapi hal tersebut sudah ditengahi Gubernur Kaltim Dalam Pidatonya justru beliau mengupas banyak tentang DOB dan Otsus.

Rekomendasi seminar ini kita harap menjadi bahan dan panduan utama tim Bappenas sampaikan kepada Pemerintah. Sekretaris Menteri Bappenas telah menyetujui bentuk kongret dari rumusan dari Tumbanng Anoi itu dan dilakukan secara tertulis, sekaligus dengan menuangkan berbagai alasannya. Karena ada ada beberapa hal yang menjadi kewenangan kementerian lainnya, dan menjadi dasar DPR RI/DPD RI asal Kalimantan, mengadakan rapat khusus dengan Menteri Bappenas,”tulis Lumbis, bijak.

Ya, masyarakat Dayak menunggu aksi gercep – gerak cepat- para Wakil Rakyatnya di DPR dan DPD RI, menindaklanjuti hasil Seminar Suku Bangsanya di Aula Bappenas itu. <<

Complete video coverage on < DayakDreams > YouTube channel