Christina Lomon LyonsOleh: Christina S LomonLyons –
Patut dipertanyakan, mengapa Sekayam Raya tak kunjung dikabulkan menjadi Daerah Otonomi Baru. Sementara, seorang petinggi bumi Kalbar bahkan sempat sesumbar, membuat Sekayam Raya menjadi kabupaten itu, semudah membalikkan telapan tangan.
“Memang hak konstitutonal warga untuk mengajukan pemekaran di daerahnya. Tapi, mari kita tanya pada diri sendiri, sudah siapkah Kabupaten Induk atau Provinsi Induk? Karena dalam Undang-Undang baru, sama sekali tidak akan ada bantuan dari negara,” ujar Nurbowo dari Ditjen Otda Kemendagri, 25/10.
Mengukur dari luas wilayah, CDOB Sekayam Raya jelas memenuhi syarat untuk menjadi DOB. Namun mungkin terbilang sulit, jika dilihat dari jumlah penduduknya, sulit memenuhi.
“Untuk menjadi DOB itu bisa dari Bottom up, aspirasi dari masyarakat, dan Top down, ketika pemerintah merasa perlu melakukan pemekaran dalam rangka kawasan strategi nasional.Apalagi sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi, membangun dari daerah pinggir. Maka, di sini perlu kreativitas dan strategi tersendiri, agar Sekayam Raya bisa segera menjadi DOB,” papar Nurbowo.
Saat ini, ada 247 CDOB, termasuk di antaranya 88 CDOB , yang sudah mendapat AMPRES di era Presiden SBY.
“Mampukah kabupaten induk membiayai daerah persiapan? Lalu setelah pemerintah hitung punya hitung, tetap DOB perlu ada anggaran dari pusat. Satu daerah untuk vertikalnya sekita Rp 300 – 500 Milyar. Hitung saja jika 110 daerah yang diloloskan menjadi DOB, berarti APBN harus menganggarkan 50 Trilyun. Mampukah Kemenkeu siapkan dana ini? Hal itulah menjadi salah satu pertimbangan , sehingga PP belum juga ditandatangani. Kita terus berproses di sini,” demikian Nurbowo.
Presiden Jokowi memang memenuhi janjinya, membangun infrastruktur di berbagai daerah, terutama di kawasan perbatasan dengan negara lain. Pengamat ekonomi Faisal Basri membenarkan pernyataan Presiden Jokowi bahwa pembangunan infrastruktus di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Namun kelengkapan infrastruktur itu tentu harus pula disertai peningkatan Indeks Pembangunan manusianya. Saat ini IPM Indonesia di urutan ke 113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand(87) dan Malaysia (59).
“Contoh jelas di depan mata kita. Begitu megahnya pos perbatasan Entikong-Serawak, namun pelayanannya masih sekelas kelurahan/kecamatan. Istilahnya, beranda negara, hanya diurus sekelas Pak Camat. Keamanan negara ditangani petugas setingkat Koramil dan Polsek. Sungguh tidak seimbang. Sementara, negara tetangga kita, saat mendengar Sekayam akan menjadi Kabupaten, pemerintah mereka langsung menjadikan Serian, yang tadinya District menjadi Regency. Mereka tak henti berusaha, sehingga wilayah mereka menjadi magnet bagi masyarakat perbatasan negara kita,” ujar Christo S Lomon, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Sekayam Raya.
