Christina Lomon LyonsOlhe: Kristo S Lomon :
Pemerintah tegaskan tidak ada pemekaran wilayah hingga 2018, ucap Mendagri Cahyo Kumolo seperti ditulis di CNN Indonesia. Pernyataan itu jelas membuat kecewa banyak CDOB di Indonesia.
Sekali lagi kita tak perlu ambil pusing dengan statement seorang pejabat publik di depan media massa yang memang penuh dengan bahasa politis normatif, diplomatif.
Biasanya keputusan politik bukan atas apa yang ducapkan secara formil di depan umum, tapi kadang diputuskan melalui deal-deal informal. Pada pertemuan terakhir dengan Arif Widodo Komisi 2 DPR RI, ada peluang pemerintah akan mengambil kebijakan top down, untuk memekarkan daerah2-daerah yang masuk Kawasan Strategis Nasionak (KSN), setelah di tandatanganinya RPP menjadi PP Desertada dan Detarda.
Pada dasarnya kebijakan pemerintah melakukan “Moratorium” pemekaran daerah adalah sebuah kebijakan yang melanggar UU dan tidak memiliki pijakan dasar hukum. Untuk itu, tidak haram hukumnya daerah-daerah untuk teruskan mengusulkan DOB. Selain itu,jika pemerintah tidak bersedia membuka pembahasan pemekaran, pintu untuk pemekaran masih terbuka melalui Hak inisiatif dan UU komulatif terbuka yang dimiliki DPD – DPR RI.
Ada pejabat daerah yang pasrah dengan berucap, semua itu tergantung pusat. Pemerintah Pusat bukan penjajah. Dan kita orang daerah bukan rakyat yang terjajah. Walau kita berabad dijajah, tapi mental kita jangan mental yang tterjajah. Kita juga rakyat Indonesia yang punya hak untuk mensejahtera kan diri. UUD saja bisa berubah, apalagi hanya keputusan politik.
Moratorium itu mental penjajah. Sama dengan sikap penjajah di masa lalu yang memang tidak senang kita merdeka dan selalu menghambat para pejuang kemerdekaan. Tapi karena perjuangan yang pantang menyerah, akhirnya NKRI terwujud. Hanya kitab suci yang tak bisa diubah dan berubah. Politik itu cair dan dinamis. Batu saja jika ditetesi air terus menerus, berlubang juga. Demikian juga perjuangan untuk wujudkan DOB, terus perjuangkan sampai berhasil.
