Dobrak Kran Politik Penghalang Pemekaran

Anggota DPD RI, Beny Ramdani menegaskan tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mekarkan daerah.

“Kita melihat fakta, bagaimana ketimpangan antara Indonesia Timur dan Barat. Di depan mata tampak mencolok ketimpangan ekonomi dan pelayanan publik di kawasan perbatasan. Jadi apa alasan moratorium pemekaran ? ” ujar Beny di depan para wakil CDOB yang tergabung dalam FORKONAS di ruang rapat DPD RI , Senin 12/2.

Beny mengungkap, jika pemerintah menyatakan alasan perekonomian, faktanya 400 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyuntik 30 % dana , hingga mencapai Rp 70 trilyun.

“Ada dana, contohnya Dana Desa yang kucurkan pada seluruh desa, termasuk desa-desa dalam CDOB,”ujar Beny.

CDOB yang mekar, dan dinamai provinsi/kabupaten persiapan selama 3 tahun, kalau tidak lulus, maka tidak dilanjutkan pemekaran.

“Maka FORKONAS sebagai Wadah Nasional percepatan pembentukan DOB, mendesak DPR agar mengawasi pelaksanaan UU No 23 tahun 2014,” ujar Sutomo dari CDOB Sulawesi Timur.

Organisasi ini diharap dapat mendobrak kran-kran politik yang menghalangi pemekaran.